KUALA LUMPUR -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah Vietnam sepakat untuk membahas lebih lanjut terkait kesetaraan upah buruh di regional ASEAN. Hal ini untuk menjaga agar para pekerja di ASEAN tidak dieksploitasi oleh industri besar.
"Karena itu kami setuju untuk segera membuat pertemuan antar menteri ketenagakerjaan di ASEAN, untuk menjaga suatu sistem sehingga kita tidak dipersaingkan upah buruh murah oleh industri besar di dunia," ujar Jusuf Kalla usai bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Vietnam YM Trinh Dinh Dung, di Hotel InterContinental Kuala Lumpur, Rabu (2/6).
Kalla menambahkan, dalam pertemuan antar menteri tersebut nantinya akan dibahas mengenai jumlah minimum upah untuk buruh di ASEAN. Sejauh ini, industri padat karya antara Indonesia dan Vietnam saling berkejaran. Namun, menurut Kalla persaingan tersebut merupakan hal positif selama negara-negara ASEAN tidak dirugikan oleh penekanan upah sehingga tidak dieksploitasi oleh industri besar.
"Karena pada dasarnya industri garmen maupun sepatu itu pabriknya sama, bahan bakunya sama tapi dimainkan oleh industri besar untuk mendapatkan keuntungan besar dengan upah buruh murah," kata Kalla.
Selepas dari Kuala Lumpur, Jusuf Kalla akan mengundang Sekretariat ASEAN untuk melakukan perundingan lebih lanjut dalam menentukan besarnya upah buruh tersebut. Selain Indonesia, negara ASEAN lain yang memiliki kepentingan untuk menyusun standar upah buruh yakni Vietnam, Kamboja, dan Filipina. Selain itu, Bangladesh juga akan diikutkan dalam perundingan upah tersebut agar tidak ikut dieksploitasi oleh industri besar.
Sementara, upah buruh di negara ASEAN lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand sudah cukup tinggi. Namun menurut Kalla dalam perundingan lanjutan, ketiga negara tersebut juga akan ikut terlibat.
"Kami belum bicara soal teknis, tapi prinsipnya kami harus kerja sama dalam meningkatkaan kesejahteraan buruh yang baik," ujarnya.
< p>Selain persoalan upah buruh, Kalla juga mengusulkan rencana konektivitas antarnegara ASEAN agar dapat terkoneksi dengan baik. Menurutnya, Indonesia sudah mulai membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antarpulau.Baca juga: JK Bahas Pasokan Beras dengan Pemerintah Vietnam
Source ↔ MP3 Download Free
