JAKARTA -- Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Jenderal Pol, Badrodin Haiti, bakal memasuki masa pensiun pada Juli mendatang. Sejumlah nama perwira tinggi Polri pun digadang-gadang sudah masuk ke dalam bursa pengganti Badrodin.
Nama-nama tersebut antara lain adalah Wakil Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan, yang sudah teruji dan lolos fit and proper tes di DPR RI. Kemudian ada pula nama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Budi Waseso. Selain itu, ada pula nama Inspektur Pengawas Umum (Irwasum) Polri, Komjen Pol Dwi Priyatno. Pun dengan nama Kepala Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Tito Karnavian, dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri, Komjen Pol Syafruddin.
Namun, Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, menilai proses pergantian kepemimpinan di posisi orang nomor satu Polri itu hendaknya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan dan kebijaksanaan Presiden Joko Widodo. Bamsoet, panggilan Bambang, menyatakan, saat ini Polri sudah memiliki sejumlah perwira tinggi yang sudah matang dan siap memimpin lembaga penegak hukum tersebut.
Presiden pun diminta untuk berpegang pada UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama Pasal 30 ayat (2) tentang usia pensiun maksimal anggota Polri. "Jika sudah waktunya, saya yakin Presiden tidak akan kesulitan memilih sosok Kapolri baru. Polri memiliki sejumlah perwira yang sudah matang dan siap memimpin," ujar Bambang dalam keterangan resmi yang diterima Republika.co.id, Senin (6/6).
Lebih lanjut, Bambang menilai, Presiden tentu akan memilih figur Kapolri yang sesuai dengan tantangan terkini. Selain masalah sosial, politik, dan hukum, Presiden pun tampaknya butuh Kapolri yang mampu memberikan dukungan maksimal terhadap upaya mewujudkan iklim kondusif bagi percepatan pertumbuhan investasi. Hal ini, lanjut Bambang, pun terlihat dari langkah Presiden yang memanggil Kapolri, Jaksa Agung, dan Pimpinan KPK, terkait rencana kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).
"Presiden ingin adanya keseragaman persepsi antara pemerintah dan penegak hukum terhadap rencana kebijakan tax amnesty tersebut," tutur politikus Partai Golkar tersebut.
Bamsoet pun berharap, semua pihak menahan diri dan memberikan kesempatan kepada Presiden untuk bisa menentukan Kapolri yang baru. Semua pihak hendaknya perlu menahan diri dengan tidak memaksa Presiden. "Berikan keleluasaan kepada Presiden untuk memilih sosok Kapolri yang tepat," tutur Bamsoet.
Source ↔ Download Musik Terbaru
