JAKARTA -- Golkarnews.com bekerja sama dengan lembaga Survey & Polling Indonesia (SPIN) melakukan riset telepolling terkait beberapa nama calon ketua umum (caketum) Partai Golkar yang tengah aktif berkeliling mengunjungi berbagai daerah (DPD1/DPD2) sebagai pemegang hak suara Partai Golkar di Indonesia.
Hasilnya, menurut Direktur Eksekutif Igor Dirgantara, nama Airlangga Hartarto (18,1 persen) mengungguli beberapa nama populer lainnya seperti Ade Komarudin atau Akom (17.4 persen), Mahyudin (16,9%), Idrus Marham (15,5 persen), Azis Syamsudin (14,7 persen), Priyo Budi Santoso (12,6 persen), dan Setya Novanto (4,8 persen).
Menurut Igor, riset tersebut fokus menanyakan kepada responden terkait siapa figur caketum Partai Golkar yang dianggap paling punya integritas di mata publik dengan mempertimbangkan prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT).
"Riset dilakukan, dalam rangka menyambut pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Mun aslub) Partai Golkar akan digelar di Nusa Dua Bali, 15-17 Mei mendatang dengan agenda utama pemilihan ketua umum," kata Igor kepada wartawan, Rabu (4/5).
Igor menjelaskan, berdasarkan telepolling ini, sosok Airlangga Hartarto (AH) sangat berpeluang untuk menjadi ketum baru PG dengan tiga alasan yang sangat kuat: Pertama, partai berlambang pohon beringin saat ini butuh seorang ketua umum yang bersih, punya gagasan baru membangun partai dengan rekam jejak tidak tercela. Sosok yang betul-betul tidak diragukan lagi, dari segi prestasi dan dedikasinya demi membawa PG pada semangat pembaharuan. Semua ada pada diri AH.
Kedua, sebagai kader Golkar AH dinilai loyal, santun, dan tidak punya masalah hukum, termasuk tidak pernah dipanggil KPK. Selama menjabat sebagai anggota DPR tiga periode dan pernah menjadi Ketua Komisi VII DPR, publik tidak pernah mendengar berita negatif tentang AH dari aspek apapun. Sebagai pejabat publik, AH juga senantiasa rutin melaporkan harta kekayaannya kepada yang berwenang.
Ketiga, AH adalah caketum PG berusia muda, sederhana, punya visi dan misi berani menolak poli tik uang dan mahar politik. Sebagai salah satu penggagas good governance, AH punya kompetensi menularkan anti politik transaksional ke dalam tubuh PG yang akan dipimpinnya, jika terpilih. Itu sebabnya AH berani melontarkan ide perwujudan 'desentralisasi wewenang' kepada DPD 1 dan DPD 2 untuk PG.
Menurut Igor, riset dilakukan dengan cara telepolling dengan mengambil 500 responden secara acak dari buku telepon antara tanggal 25-30 April 2016 di 10 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Palembang, Samarinda, Menado, Kendari, Kupang, dan Bali).
"Dengan tingkat kesalahan plus minus 4,5%, riset ini tidak mewakili populasi secara keseluruhan, namun bisa menggambarkan potret keinginan publik klas menengah perkotaan yang memiliki telepon," katanya.
Source ↔ Download MP3 Terbaru
