Dewan Siap Dukung Legalisasi Balapan Liar, Asal ..

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana legalisasi balapan liar di Ibu Kota didukung oleh DPRD DKI Jakarta. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengatakan sah saja balapan terebut dilegalisasi asalkan mendapatkan pengawasan ketat dari kepolisian dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

"Ini bukan keputusan yang buruk, tapi harus ada standar balapan yang dipenuhi sebelum ini dilegalkan. Kalau bisa seperti balapan resmi lebih baik lagi," kata Prabowo Soenirman di Jakarta, Rabu (13/1).

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan segi keaman arena balap dan pengendara juga harus dipenuhi. Pemprov, dia melanjutkan, harus bersedia menyediakan helm atau perlengkapan lain untuk menunjang keselamatan warga.

"Nggak ada masalah pemerintah keluarin uang sedikit untuk keaman warga," kata Prabowo.

Namun, Prabowo mengimbau, kegiatan balapan liar yang diresmikan ini tidak bisa dilakukan setiap hari. Dia mengatakan, kegiatan itu harus dilakukan dalam w aktu yang sudah dijadwalkan.

Kegiatan tersebut paling tidak dilakukan seminggu sekali di saat akhir pekan. Pemerintah, dia mengatakan, harus menutup dan melokalisir jalan yang akan digunakan sebagai arena balap selayaknya pelaksanaan car free day.

Seperti diketahui, pemerintah bersedia menyiapkan trek balapan liar. Jalan tersebut bisa jadi di TMII, Kemayoran, Asia Afrika, dan beberapa jalan lain yang memang kerap di jadikan arena pacu balap kendaraan roda dua.

Prabowo menilai pemprov paling tidak menyiapkan maksimal dua titik saja sebagai arena balap. Selebihnya, Dia melanjutkan, berpotensi terjadi kesulitan pengawasan dari kepolisian. "Selain itu kalau yang dipakai terlalu banyak artinya membuat jalan Jakarta ditutup juga banyak," kata Prabwo.

Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berencana mengakomodir aksi balapan liar di jalan. Tujuannya, untuk mewadahi hobi masyarakat dan meminimalisir munculnya korban akibat kecelakaan dalam aksi kebut-kebutan di jalan.