JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) siap menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memusatkan data di Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga seluruh data dan informasi yang diperlukan untuk memformulasikan kebijakan seragam dan tidak berbeda-beda.
"Untuk survei, kita tentunya akan mengacu pada arahan Bapak Presiden," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hemi Pramuraharjo, di Jakarta, Rabu (27/4).
Hemi menjelaskan, pengelolaan data di Kemenhub berdasarkan alur di mana masing-masing direktorat memiliki wali data, kemudian data yang dihimpun oleh wali data dikirim ke Sesditjen sebagai Simpul Wali Data (SWD),
"Kemudian dikirim ke Pusat Teknologi Komunikasi (Pustikom) dan Biro Perencanaan selaku Penyimpan data Kementerian Perhubungan," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016, di Istana Negara Jakarta, Selasa (26/4), menginginkan agar adanya keseragaman data dengan memusatkan data di Badan Pusat Statistik (BPS).
"Saya enggak mau lagi (berbeda-beda). Urusan data, pegangannya hanya satu sekarang, di BPS," kata Presiden Jokowi
Ia mengatakan, salah satu kunci dalam memenangi kompetisi atau persaingan antarnegara adalah kepemilikan terhadap data dan informasi yang strategis, akurat, dan berkualitas. Selain itu, kata Presiden, data informasi yang riil, akurat, dan mencerminkan keadaan di lapangan akan memudahkan pengambil kebijakan untuk memformulasikan atau memutuskan kebijakan yang tepat.
"Ada data dan informasi yang betul-betul kita pegang. Apa kejadiannya, dari sejak masuk istana hingga sekarang, kalau saya ingin, misalnya, data kemiskinan, Kementerian Kesehatan ada, Kementerian Sosial ada, BPS ada, datanya berbeda-beda," ucapnya.
Baca juga: Kementan Minta Data BPS Lebih Akurat
