JAKARTA -- Setelah penerbitan SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Munas Bali, muncul wacana Munaslub tidak lagi diperlukan. Politisi Golkar Ridwan Bae menilai, kepengurusan yang ada saat ini merupakan kepengurusan hasil rekonsiliasi dan kesepahaman semua pihak.
"Sebenarnya dengan keluarnya SK, seyogyanya Munaslub tidak perlu dilakukan, karena tinggal tiga tahun lagi," kata Ridwan saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (27/4).
Ridwan menyatakan, tujuan penyelenggaraan Munaslub adalah menyatukan konflik internal terkait kepengurusan Partai berlambang beringin ini. Sehingga, dengan SK yang sudah mengakomodir kubu yang berkonflik, menurutnya, Munaslub tidak perlu dilakukan.
"Pada dasarnya, kepengurusan rekonsiliasi sudah lahir. Munaslub kan untuk rekonsiliasi," ucap Ridwan.
Dia menambahkan, penyelenggaraan Munaslub malah akan membuat potensi perpecahan baru. Apalagi, dalam Munaslub kali ini, ada delapan calon yang akan maju. Delapan calon ini yang nantinya berpotensi membuat delapan kelompok baru.
"Setiap Munas Golkar akan ada dampak seperti kemarin, muncul partai baru. Kemarin, Surya Paloh melahirkan partai baru (Nasdem)," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly sudah menerbitkan Surat Keputusan Kepengurusan Partai Golkar periode 2014-2019, di mana Aburizal Bakrie menjadi Ketua Umum dan Idrus Marham menjadi Sekretaris Jenderal.
Menanggapi hal tersebut, Politisi Golkar Lainnya Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, Pertama, ia mengapresiasi terbitnya SK Kemenkumham yang baru. SK tersebut sebagai bentuk dukungan serius pemerintah untuk mendorong penyelesaian konflik di tubuh Golkar.
Namun, dengan tebitnya SK DPP PG Bali, rekonsiliasi ini tentu semakin menegaskan adanya kesepahaman dan saling pengertian di antara DPP Bali, DPP Ancol, dan pemerintah dalam menyelesaikan konflik berbasis penyesuaian konsensus politik dan hukum.
''Tentu secara internal Golkar, terbitnya SK tersebut menjawab polemik soal legal standing persiapan dan penyelenggaraan Munas/Munaslub. Dengan situasi seperti ini, tentu tidak ada lagi alasan untuk menunda pelaksanaan Munas,'' ujar dia.
Baca juga: Golkar Dinilai Perlu Serap Aspirasi Masyarakat Jika Mau Menang Pemilu
